Aksi Solidaritas Rakyat Papua di Sorong Tolak Transmigrasi, sempat dihadang aparat TNI dan Polri

SORONG, PAPUASPIRITNEWS.com-Aksi Nasional yang digelorakan oleh solidaritas rakyat Papua di Sorong tolak transmigrasi pada tanggal 15 November 2024, di depan kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya.

Aksi tersebut awalnya direncanakan pada pukul 09.00 Wit di depan toko Elin lampu merah Maranatha Remu, namun tertunda karena dihadang oleh aparat TNI dan Polri dengan memarkirkan motor sejejer di jalan trotoar tempat dilakukan aksi.

Kordinator lapangan (Korlap) melakukan negoisasi dengan Aparat Kepolisian, akhirnya disetujui dan masa aksi melanjutkan long march ke kantor Gubernur yang diperkirakan 800 meter untuk menyampaikan tuntutannya.

Korlap, Appul Heluka mengatakan kebijakan pemerintah Prabowo Subianto-Gibran untuk mendatangkan transmigrasi ke ke tanah Papua adalah bentuk kolonialisme pendudukan dan penjajahan gaya baru atau neo-kolonialisme.

“Ini sistem penjajahan gaya baru melalu ekonomi, budaya, politik dan militer yang dilakukan secara terstruktur agar mempengaruhi atau merubah tatanan agar lebih efektif untuk menguasai”,ujar Appul Heluka yang ditemui media ini di depan kantor Gubernur Papua Barat Daya Jumat, (15/11/2024).

Kebijakan ini, kata dia sangat meresahkan dan merampas hak asasi Orang Papua. Karena, transmigrasi yang dicanangkan, tetap memicu timbulnya pengaruh berkurangnya kesempatan kerja bagi masyarakat Orang Asli Papua, budaya, konflik hak kepemilikan lahan, hak politik, birokrasi, bekerja di BUMN dan lainnya

Menurut data Amnesty Internasional tercatat 105 kasus korban pembunuhan di luar hukum (Extra Judicial Kiling) di Papua dan Papua Barat sejak Februari 2018 hingga akhir tahun
2022. Keterlibatan militer dalam PSN dan akan hadirnya 5 batalyon infanteri (yonif) untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.

“Kami serukan kepada seluruh rakyat Papua yang masih tidur bahwa program transmigrasi baik dengan cara legal maupun Ilegal di West Papua dapat dipandang sebagai indikasi kuat ancaman genosida, etnosida dan ekosida secara perlahan. Maka jangan diam, bangkit, bersuara dan melawan, suara kebenaran adalah suara Tuhan”,ajaknya.

Berikut pernyataan solidaritas rakyat Papua di Sorong tolak transmigrasi:

1. Mendesak kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto Segera batalkan pendirian Batalyon Infanteri (Yonif) Penyangga Daerah Rawan di Lima Daerah Papua. Untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah.
sebab bertentangan dengan tugas pokok TNI.
2. Suara rakyat Papua yang telah dibungkam dengan tegas tolak transmigrasi ke Papua
3. Menolak segala macam investasi yang sedang beroperasi dan akan beroperasi,
sebab investasi di tanah Papua adalah dalang kerusakan lingkungan, iklim, pemanasan global dan lainnya
4.Tolak PSN yang sedang menghancurkan hutan dan tanah Papua Selatan
5. Bersama solidaritas gerakan pro demokrasi di Indonesia segera cabut UU Omnibuslaw
6. Otonomi khusus atau Otsus adalah aka-akalan kolonial untuk mempertahankan kekuasaanya di tanah Papua maka segera kembalikan 0TSUS ke Jakarta.

Penulis: ES    Editor: Engel Semunya.