APBD Prov PBD dinilai Kecil, Wilem Assem: Bagaimana membangun daerah yang medannya sulit?
SORONG, PAPUASPIRITNEWS.COM-Anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya, Wilem Assem mengutarakan masyarakat masih mengeluhkan permasalahan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, banjir di Kota Sorong dengan nilai anggaran yang kecil yaitu 1, 6 Trilun.
“Banyak keluhan masyarakat yang diterima seperti permasalahan infrastruktur (perbaikan dan pelebaran jalan, drainase, pembuatan dan perbaikan pintu air, penerangan jalan), masalah pelayanan kesehatan (pemberian BPJS bagi warga yang tidak mampu, pencegahan stunting bagi balita, bantuan untuk penyandang disabilitas dan lansia), serta masalah administrasi (penerbitan KIA, pengurusan KIP, permohonan izin UMKM, akte kelahiran dan administrasi lainnya) dan insfrastruktur”,ujar Willem Assem saat ditemu wartawan beberapa waktu lalu.
Hal itu kata dia, anggaran yang tersedia untuk mengatasi pembangunan didaerah. Namun dipangkas berdasarkan Instruksi Presiden No. 1/2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Lewat aturan itu, pemerintah memangkas anggaran belanja kementerian, lembaga dan daerah sebesar Rp256,1 triliun dari alokasi awal Rp1.160,1 triliun untuk 2025
“Saya berharap sebaiknya kehadiran presiden Prabowo melanjutkan program, Joko Wodo dan menambah anggaran. Kalau anggaran terus dipangkas maka korban adalah masyarakat, kami sudah berjuang, hanya kewenangan pemerintah pusat yang memangkas anggaran tersebut.
Saya yakin dan percaya bahwa keluh kesah masyarakat soal akses jalan, pendidikan, kesehatan seperti rumah sakit bertaraf Internasioanl agar masyarakat yang sakit tidak lagi dirujuk kemana-mana tetapi berobat di Sorong, UMKM, rasa aman dan lainya.
Kami sudah sampaikan sebagai aspirasi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup sosial, ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat di Papua Barat Daya yang semakin baik”, kata Wilem Assem.
“Kita berharap temuan yang didapat di lapangan secepatnya dapat terealisasi oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Semua kebijakan ada di tangan Pemprov Papua Barat Daya, kita sifatnya hanya menyerap aspirasi, menampung aspirasi, tapi apa yang kita sampaikan Pemerintah Papua Barat Daya yang mengeksekusi”, tambahnya. editor: engel semunya