Asisten II Setda Pemprov PBD, Buka Kegiatan Bimtek Pengawasan APIP Manajemen Pengawasan dan Review Tahun 2023

BALI, PAPUASPIRITNEWS.com-Pj Gubernur Papua Barat Daya yang diwakili Asisten II Setda Provinsi Papua Barat Daya, Jhoni Way, S.Hut, M.Si membuka kegiatan Bimbingan Tehnik (Bimtek) pengawasan APIP manajemen pengawasan dan review tahun 2023.
Hadir Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Jhoni Way, S.Hut,.M.Si, Plt Inspektur 1 Kemendagri, Wiratmoko sekaligus sebagai nara sumber, Plt Inspektorat Provinsi PBD, Nikolas Asmuruf, SE dan 31 peserta.
Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu 6-7 Juli 2023 di Pasion Hotel Denpasar Bali Kamis, (6/7/2023)
Pj Gubernur Papua Barat Daya dalam sambutanya yang dibacakan Asisten II, Jhoni Way bahwa acara Bimtek pengawasan bagi APIP Inspektorat Pemprov Papua Barat Daya merupakan kegiatan pertama yang dilaksanakan inspektorat di luar ibu kota provinsi untuk peningkatan kapasitas staf tentang manajemen pengawasan
<span;>dan reviuw bagi organisasi perangkat daerah dilingkup Pemprov PBD.
“Hal itu diamanatkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang penjabaran pasal 223 UU Nomor 32 Tahun 2004 tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggara pemerintah daerah. Begitu pun UU Nomor 23 Tahun 2014, secara spesifik juga menyebutkan bahwa APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Unit Pengawasan lembaga pemerintahan”, jelasnya dalam sambutan.
Menurutnya, fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggara pemerintah daerah diarahkan pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Maka dibutuhkan langkah-langkah strategis dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah mengoptimalkan pemulihan ekonomi yaitu pendapatan asli daerah.
Dirinya berharap dalam waktu dekat akan membentuk satuan tugas (Satgas) sapu bersih pungutan liar (Saiber Pungli) bekerjasama dengan Kejaksaan dan Kepolisian didaerah untuk melihat daerah-daerah yang rawan pungli.
“Ketika kedapatan tidak segang-segang memberikan sanksi kepada ASN maupun perangkat daerah yang terbukti melakukan korupsi dan pungutan liar”,tegasnya.
Jhoni Way menambahkan provinsi papua barat daya sebagai provinsi baru maka SDM perlu kita disiapkan salah satunya bimtek di hari ini.
“Kalau sudah dibimbing dan dilatih di inspektorat, jadi jangan lagi berpikir pindah-pindah ke unit kerja lain, sebaiknya fokus kerja dan menguasai bidang ini sampai pensiun”,ajaknya.
Plt Inspektirat Pemprov Papua Barat Daya, Nikolas Asmuruf, SE saat ditemui mengatakan terjadinya kebijakan pembangunan di setiap daerah tercapainya kemajuan dan kesejahteraan daerah maka dibutuhkan pengawasan yang lebih baik untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang bagà aparatur penyelenggara pemerintahan.
“Jadi, Bimtek yang diselenggarakan hari ini adalah hasil dari RAKORWASDA I di Kota Sorong, dimana untuk 2 tahun yaitu 2023-2024 dititik beratkan pada pembinaan dan pengawasan manajemen pemerintahan dan reviuw dokumen perencanaan, pertanggung jawaban, reviuw dana alokasi khusus fisik dan dana Otsus”,ujar Nikolas.
Sehingga bimtek yang dilakukan saat ini untuk menyiapkan sumber daya manusia aparat pengawasan internal pemerintah agar kebijakan pembangunan di daerah berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi pemerintah, kemajuan daerah dan kesejahteran masyarakat. (Engel Semunya)