Banyak tak Lolos Casis Bintara Polri, Ketua DPD KNPI Maybrat Desak Polda Papua Barat Tinjau ulang hasil tes kesehatan
MAYBRAT, PAPUASPIRITNEWS.com-Ketua DPD KNPI Kabupaten Maybrat, Klemens Howay, ST menanggapi pelaksanaan tes Calon Siswa (Casis) Bintara Bakomsos dan Tamtama Polri Terpadu Tahun Angkatan 2024, yang dilakukan oleh Polri melalui Polda Papua Barat.
“Tentunya kita sangat menghargai dan menghormati proses yang sudah berjalan. Walaupun ada kekurangan-kekurangan yang membuat banyak anak kita yang tak lolos untuk tahap berikutnya”,ujar Klemens Howay kepada media ini Jumat, (14/6).
Hal itu, kata dia sebagai ketua pemuda di kabupaten Maybrat sangat kesal dan kecewa dengan hasil yang diumumkan kemarin. Kaitan dengan hasil seleksi kesehatan.
“Bagi saya sangat curiga sekali, ada kesengajaan. Masa anak-anak yang tak lolos tes kesehatan mengalami penyakit yang sama dan mereka yang masuk pada peringkingan pun tidak diloloskan”,tanya dia.
Selain itu ketiga ada peserta Casis Polri yang tak lolos tes kesehatan, namun dilakukan pembuktian tes ke dokter lain ternyata hasilnya tidak seperti yang diumumkan.
“Ini ada apa, bicara Otsus berarti bicara afirmasi, kebijakan. keberpihakan dan kekhususan. Kalau bicara kesehatan, sebaiknya tes kesehatan pertama agar tidak membuang biaya untuk tes kesehatan lagi”,ungkap Klemens dengan nada kesal.
Apalagi orang tua mereka jaga selama tes di Sorong. Sehingga sebagai ketua pemuda ikut kesal dan kecewa.
Klemen Howay yang juga Kabag pemerintah Kampung Setda Maybrat ini berharap lain kali tidak ada lagi penerimaan Bintara Polri Otsus di Papua Maybrat.
“Karena otsus ini mengatasnamakan saja, misalnya dukungan pemkab maybrat terkait dana tetapi kenyataanya lain. Hanya atas nama Otsus tetapi bukan Orang Asli Papua (OAP) yang direkrut atau diterima. Banyak alasan yang dipakai, kita punya bukti kok”,terangnya.
Untuk itu, dirinya minta Kapolda Papua Barat untuk segera meninjau ulang hasil tes ini, bila perlu diuji laboratorium kembali dan pakai dokter lain.
“Karena banyak yang gugur ini anak-anak Papua Maybrat”,akuinya.
Untuk itu, MRPBD sebagai lembaga kultur setidaknya ikut mengontrol proses jalanya peneriman Casis Polri. Apakah sesuai dengan roh otsus atau tidak. Karena ini program Otsus dan biaya juga dari dana Otsus Papua. Sebaiknya MRPBD ikut kawal atas pengaduan-pengaduan yang disampaikan terkait proses ini.
“Saya tegaskan kedepan testing apa pun jangan pakai nama Otsus, itu hanya atas nama saja”,pungkasnya. [es]