Beny Wenda, ULMWP tidak Dialog dengan Indonesia
PAPUASPIRITNEWS.COM, SORONG–Presiden sementara ULMWP, Beny Wenda menyatakan Perjuangan Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri tidak dapat dinegosiasikan dan menolak dialog apa pun dengan Indonesia kecuali kemerdekaan ada di atas meja.
“Dialog dengan Indonesia bukanlah jawaban untuk Papua Barat,” kata Wenda dalam sebuah pernyataan. “Kami adalah negara jajahan, bukan provinsi Indonesia. Kami tidak akan menjadi Aceh seperti sebelumnya.”
Pernyataan Wenda muncul sebagai tanggapan terhadap usulan “amnesti” Indonesia untuk tahanan politik Papua Barat, sebuah tawaran yang diajukan oleh Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto.
Pemimpin ULMWP menolak usulan tersebut dan menyebutnya sebagai “aksi murahan media internasional.”
“Amnesti adalah kontradiksi jika hak kami untuk menentukan nasib sendiri dan berekspresi politik tetap ilegal,” tegas Wenda.
“Tawaran Prabowo hanyalah upaya lain untuk menyembunyikan genosida dan kejahatan ekologi yang sedang dilakukan negara Indonesia terhadap rakyat saya.”
Menurut Wenda, ULMWP tidak akan terlibat dalam proses dialog independen yang mengecualikan penentuan nasib sendiri.
Ia menunjuk Petisi Rakyat Papua Barat tahun 2017, yang ditandatangani oleh lebih dari 1,8 juta orang, mewakili lebih dari 70 persen penduduk Pribumi sebagai bukti bahwa orang Papua Barat berbicara dengan satu suara.
“Satu-satunya solusi jangka panjang adalah agar kami diizinkan melakukan tindakan penentuan nasib sendiri yang sejati melalui pemungutan suara yang diawasi secara internasional,” katanya.
ULMWP juga memegang mandat baru dari Kongres Papua Barat 2023, yang dihadiri oleh lebih dari 5.000 perwakilan dari tujuh wilayah Papua Barat.
Wenda menegaskan bahwa setiap upaya dialog di luar mediasi PBB melemahkan keinginan rakyat.
“Forum dialog yang tepat dengan Indonesia adalah di PBB. Karena masalah kita lahir di PBB, maka harus diselesaikan di PBB,” tegasnya.
Wenda juga menegaskan bahwa ULMWP tidak berjuang untuk perwakilan Papua yang lebih besar di parlemen Indonesia atau perbaikan tata pemerintahan di bawah kekuasaan Jakarta.
“ULMWP adalah pemerintahan yang sedang menunggu pemilihan, bukan LSM. Kami tidak berjuang agar Indonesia memperbaiki proses demokrasi di Papua Barat, mengelola tanah kami dengan lebih baik, atau agar lebih banyak perwakilan Papua di DPR.
“Dialog internal, tanpa mediasi internasional atau penentuan nasib sendiri di atas meja, berdampak menjadikan Papua Barat sebagai masalah internal pemerintah Indonesia. Sekali lagi: Papua Barat bukanlah masalah internal. Satu-satunya gambaran yang tepat tentang situasi kami adalah penjajahan.
“Satu-satunya jawaban terhadap penjajahan adalah Merdeka,” katanya.
Sumber: dailypost.vu/news/