Dana Otsus, Hak Mutlak OAP yang harus diberikan ke daerah
SORONG, PAPUASPIRITNEWS.COM-Anggota DPD RI. Paul Finsen Mayor merespon aspirasi dari kepala-kepala daerah terkait Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK), Perimbangan dan Dana Otsus yang belum ditransfer ke daerah.
Aspirasi tersebut disampaikan kepala-kepala daerah saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) di Rylich Panorama Hotel Kamis. (15/5/2025).
“Saya akan mengecek dan berkordinasi dengan mitra kami dengan Kemendagri dan Kementerin Keuangan untuk memastikannya”,ujar Paul Finsen Mayor kepada awak media Kamis, (15/5/2025).
Dana Otsus itu kata dia adalah hak mutlak bagi orang asli Papua (OAP) yang wajib hukumnya diberikan.
“Jadi aturan dibawah itu tidak bisa melanggar Konstitusi OAP yaitu UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. itu mutlak dan harus dicairkan ke pemerintah Provinsi dan kabupaten kota di tanah Papua”,tegasnya.
Hal itu, lanjutnya dalam waktu dekat dirinya akan mendesak Kemendagri. Kementerian Keuangan dan Pak Presiden Prabowo agar segera dicairkan.
“Aspirasi yang disampaikan itu, sebagai utusan daerah di pusat, akan mengambil langkah secepatnya dan anggaran ke daerah termasuk dana Otsus segera dicairkan”,ungkapnya.
Senator asal Dapil Provinsi Papua Barat Daya ini mengakui bahwa banyak program yang dilakukan Pak Gubernur Elisa Kambu dan bupati-wakil bupati dan walikota-wakil walikota.
“”Saya sangat mendukung kebijakan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati dan walikota-wakil walikota. Karena. pejabat ini sungguh-sungguh terpanggil untuk bekerja dan melayani masyarakatnya,”kata dia.
Paul Finsen Mayor yang juga Ketua Dewan Adat Wilayah (DAP) Wilayah III Doberai ini mengapresiasi dan berharap kepada gubernur bahwa sekarang kita mulai membuka diri agar ada Investasi yang masuk.
“Kita apresiasi bahwa ada pendidikan gratis. kesehatan. tinggal satu yaitu membuka lapangan pekerjaan. Berapa waktu lalu, saya mendesak ibu Mentri khusus 416 kabupaten kota dan 38 provinsi, jadi provinsi papua barat daya diprioritaskan”,
“Jadi, dalam rapat kerja kemarin benar-benar saya menekan Menpan RB dan kepala BKN RI agar SK CPNS dan PPPK di provinsi papua barat daya segera dikeluarkan. Puji Tuhan kabupaten Sorong Selatan dan Raja Ampat sudah hanya tinggal kabupaten sorong, maybrat, tambrauw dan kota sorong”,pungkasnya. [engel semunya]