Dirjen Pembinaan Pembangunan Daerah Gelar Monev Percepatan Penanganan Penurunan Stunting
SORONG, PAPUASPIRITNEWS.com-Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) Ir.Restuardy Daud, M.Sc, membuka secara resmi kegiatan monitoring dan evaluasi penguatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam upaya percepatan penurunan Stunting Wilayah Papua bertempat di Rylich Panorama Hotel Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu 1/11/2023).
Restuardy Daud dalam sambutannya mengatakan atas nama Bapak Menteri Dalam Negeri kami berterima kepada Pak Gubernur Papua Barat Daya yang sudah memfasilitasi kegiatan monev percepatan penanganan penurunan Stunting bersama 6 Gubernur di seluruh Papua.
“Kita bicara dari sisi kesehatan dan non kesehatan konfergensi inilah yang dibungkus dengan strategi nasional penurunan stunting. Inilah yang kita bicarakan bersama dengan 6 pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Papua,” kata Restuardy.Daun
Hal ini dilakukan tentunya kata Restuardy bagaimana 8 aksi konfergensi yang intinya semua daerah bergerak dan kita bersyukur ada daerah yang sudah bagus, ada daerah yang sedang dan ada daerah yang masih rendah perlu penangan khusus karena bergerak bersama-sama.
Semua Pemda komitmen bersama-sama 6 provinsi ini, sebab provinsi PBD penangan Stunting sangat baik dari 5 provinsi lainnya di Papua. Hari ini kami dari tim penangan Stunting nasional maupun regional akan membagi apa saja yang kita milik kepada seluruh Pemda yang ada.
“Memang kita akui aspek kultural, aspek geografis antara satu daerah dengan daerah lainnya di tanah Papua, namun kita akan bergerak bersama- sama untuk menangani masalah ini”,pintanya.
Sehingga perlu kolaborasi. Sementara PJ.Gubernur Papua Barat Daya,Dr.Drs.Mohammad Musa’ad, M.Si, mengatakan hari ini (kemarin) kita laksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penguatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam upaya percepatan penurunan Stunting di Wilayah Papua. Kegiatan ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri bagi enam Provinsi di tanah Papua yang dipusatkan di Provinsi Papua Barat Daya di Kota Sorong hari ini.
“Kita bersyukur karena kegiatan monev ini langsung dipimpin oleh pak Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri bersama timnya dan kegiatan diikuti langsung maupun secara virtual 6 provinsi di tanah Papua,”kata Mohammad Musa’ad kepada wartawan usai pembukaan kegiatan tersebut.
Hadirnya pak Dirjen dengan tim disini, katanya, tentunya menambah semangat bagi kami sekaligus memberikan informasi bagaimana penanganan Stunting di daerah lain di Indonesia sehingga bersama-sama dan sama-sama bekerja untuk menurunkan angka Stunting di masing-masing provinsi di tanah Papua.
“Saya juga sudah sampaikan hambatan-hambatan dari aspek kultur yang membuat kita kurang bersemangat , namun kita terus semangat bekerja untuk mengejar penurunan Stunting sesuai dengan target nasional sampai tahun 2024 bisa mencapai 18 persen. Tadi pak Dirjen sudah sampaikan bahwa yang terpenting bagi pemerintah daerah itu bagaimana melaksanakan 8 target dengan kehadiran ini kita lebih cepat lagi melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung penurunan Stunting ini.
Melihat angka Stunting tertinggi di Kota Sorong bagaimana penanganannya, menurut orang satu di Pemprov PBD ini, menegaskan bahwa angka Stunting tertinggi di kota Sorong karena jumlah penduduk terbanyak kemudian ini kota sehingga strata kehidupan sosial masyarakat bervariasi sangat heterogen tingkat pendapat bervariasi mulai dari tertinggi hingga terendah kebanyakan terendah.
Bahkan masyarakat dari kabupaten-kabupaten dalam provinsi ini maupun dari luar provinsi ini berkumpul disini dengan tidak punya keahlian dan kemampuan untuk mencari kerja dan lainnya sehingga berpengaruh ke angka Stunting jadi tinggi.
Namun kita dari provinsi bersama pemerintah kotaenyisir daerah-daerah kumuh kemudian kita pun bersama TP PKK Provinsi dan TP PKK Kabupaten/Kota serta kita juga sudah bentuk satgas percepatan semua berkolaborasi untuk penangan penurunan Stunting ini.
Secara keseluruhan di provinsi Papua Barat Daya ini sudah mengalami penurunan. Menjelang pesta demokrasi ini pasti banyak bantuan ke masyarakat termasuk cetak spanduk, baliho sehingga masyarakat dapat manfaatnya untuk menunkan Stunting ini.
Tidak ada alasan bagi kepala daerah beserta seluruh pimpinan OPD bekerja semakin kuat berdasarkan instruksi presiden untuk menurunkan angka Stunting ini. Yang jelas selama pak dirjen ada ini banyak hal yang kita diskusikan bersama terkait dengan penurunan Stunting di 6 provinsi di tanah Papua beserta kabupaten/kota yang ada.
Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Daya, Dr.Naomi Netty Howay-Sagrim,SKM, M.Kes, mengatakan untuk provinsi Papua Barat Daya tingkat penurunan prefalensi Stunting berdasarkan survei dari Gizi Indonesia setiap dua Minggu ditampilkan hasilnya dan prefalensinya akan bergerak naik turun.pada tanggal 31 Oktober 2023 terjadi penurunan yang lumayang.
“Kami dari Dinas Kesehatan menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Daerah di 5 kabupaten dan 1 kota dengan harapan angka yang sudah keluar pada 31 Oktober 2023 terus dipertahankan dengan program-program dari Pemda Provinsi PBD melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Berdasarkan Data dari E-PPGBM per 31 Oktober 2023 terkait Data Stunting di Provinsi PBD”,tutur Naomy sambil menunjuk gambar tabelnya([Engel Semunya)