FGD Bapperida Papua Barat Daya, Dihadiri Tenaga Ahli KSP dan Badan Pengarah Pembangunan Otsus Papua
SORONG, PAPUASPIRITNEWS.com-Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Barat Daya menggelar Group Discussion (FGD) di Rylich Panorama Hotel Selasa, (19/12)
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah nara sumber dari kementerian terkait melalui zoom, perguruan tinggi dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Theofransus Litay yang hadir dalam FGD tersebut. Hadir juga anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Otto Ihalauw.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Theofransus Litay saat ditemui mengatakan riset dan inovasi merupakan strategi dalam setiap kebijakan dan program di Papua Barat Daya.
Untuk itu, menurut Theo, forum discusi yang dilakukan Baperida Provinsi Papua Barat Daya adalah bentuk upaya kongkrit dari pemerintah daerah untuk kebijakan pembangunan kedepannya.
“Jadi, setiap perencanaan itu berdasarkan data yang dilakukan melalui riset untuk mendukung optimalisasi penerapan program dan kebijakan pemerintah. Kita semua berharap program yang dilakukan bisa dirasakan masyarakat”,ujarnya.
Dijelaskannya, riset itu dapat membantu atau mendukung suatu perencanaan program pembangunan antara kementerian, lembaga, provinsi dan kabupaten kota.
“Sesuai evaluasi kami bahwa program kerja yang dilaksanakan di setiap wilayah-wilayah yang mudah implemnetasikannya. Ada juga 46 persen program kementerian dan lembaga di Papua ini seperti Merauke, Kerom, Jayapura, Raja Ampat, Nabire, Manokwari dan Fakfak belum tercapai”,terangnya.
Misalnya kata Theo kegiatan pengembangan ekononi mikro, yang tidak memperhatikan hasil serta keberlanjutannya karena tak adanya pengawasan dan intesif dari pemerintah.
“Sebenarnya kita harus inovatif tidak hanya memberikan tetapi mendampingi serta memantau hasilnya agar berjalan baik dan dapat dirasakan masyarakatnya”,kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden ini.
Dirinya memberi apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya karena telah melakukan sebuah pembangunan yang baik dimulai dari riset dan inovasi. Karena inovasi daerah bertujuan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan memastikan realisasi setiap program tepat sasaran.
“Ini merupakan hal penting yang sering dikemukakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo bahwa membangun Papua tinggalkan cara-cara lama yang tidak efektif tetapi mulai dengan cara-cara yang baru”,ujar Theo.
Theo mengatakan sebenarnya didalam Undang-undang pemerintah daerah sudah diamanatkan hanya pelaksanannya yang baru mulai dari sekarang.
“Ini merupakan langkah positif yang perlu kita dukung sebagai suatu cara baru untuk membagun masyarakat kit di Provinsi Papua Barat Daya. Pendekatan yang dilakukan saat ini menerapkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan sejumlah komponen masyarakat. Karena, targetnya untuk pembangunan masyarakat”,jelasnya.
Hal yang menarik, kata dia Pemprov PBD bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi bersama melakukan penelitian dan hasil penelitian itu menjadi dasar untuk menyusung suatu rencana pembanguan daerah.
“Pemprov Papua Barat Daya sudah melibatkan sejumlah unsur untuk bekerjasama untuk menghasilkan sebuah riset untuk pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat”,pungkasnya.
Sementara, Otto Ihaluw anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua mengutarakan lembaga non struktural ini dipimpin langsung Preaiden. Lembaga ini berdiri sesuai Pepres nomor 121 tahun 2022.
Pepres ini mengatur tentang pembentukan badan pengarah percepatan pembanguan otonomi khusus Papua yang meliputi kedudukan, tugas dan fungsi susunan organisasi, tata kerja, hak keuangan dan fasilitas dan pendanaanya.
Lembaga nonstruktural berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang bertugas melaksanakan singkronisaei, harmonisasi dan evaluasi sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Otto Ihalauw pun menuturkan melaksanakan tugas Badan Pengawasan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yqng diketuai oleh Wakil Presiden yang beranggotakan kementerian berurusan pemerintahan dalam negeri, Bappenas, Keuangan dan 1 (satu) orang perwakilan dari 6 provinsi di tanah Papua.
Otto Ihalwauw yang juga mantan Bupati Sorong Selatan ini mengutarakan pemerintah di tanah Papua harus membuat program yang lebih nyata menyentuh dan menyelesaikan akar masalah Papua.
“Evaluasi Otsus selama 20 tahun yang lalu, satunya kerja tanpa memiliki instrumen perencanaan yang baik. “Kita perlu cara dan paradigma baru atau lompatan-lompatan pembanguna. Kalau didaerah lain orang sudah menggunakan deret ukur kita di Papua juga harus demikian”,pintanya. [Engel Semunya]