Hulu Sungai Kabur Dan Rusak, Maka Hilir Sungai Juga Kabur Dan Rusak

Fakta/Realitas Papua Darurat Kemanusiaan

Hulu Sungai Kabur Dan Rusak, Maka Hilir Sungai Juga Kabur Dan Rusak

“Ikan biasanya mulai busuk dari kepala dan akhirnya membusuk seluruhnya.”


Oleh Gembala DR. A.G. Socratez Yoman


Alm. Prof. Dr. B.J. Habibie pernah mengatakan: “Kamu bisa mengalahkan 30 orang pintar dengan 1 fakta, tapi kamu tidak bisa mengalahkan 1 orang bodoh dengan 30 fakta sekalipun.”

Dalam melihat konteks akar persoalan Papua, siapa yang tergolong 30 orang pintar yang diyakinkan dengan 1 fakta dan siapa yang termasuk orang BODOH dan DUNGU yang tidak bisa mengakui 30 bahkan lebih fakta pelanggaran HAM berat di Papua dan persoalan yang sangat kompleks di Papua.

Kriminalisasi, politisasi, konspirasi politik yang berbasis rasial diskriminatif, ketidakadilan, kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran berat HAM dilakukan Negara melalui Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) terhadap penangkapan Lukas Enembe Gubernur Papua pada 10 Januari 2023 adalah wajah atau potret kondisi riil Indonesia dewasa ini, yaitu hulu sungai yang kabur dan rusak.

KPK, Menkopolhukam, Kepala Sekertariat Negara (KSP), Menteri Dalam Negeri dan beberapa pejabat tingggi Indonesia bergandeng tangan, bahu-membahu, gotong-royong dalam semangat konspirasi politik yang berbasis diskriminasi rasial menyerang Lukas Enembe Gubernur Papua secara fulgar, liar dan membabi-buta.

Menkopolhukam Haji Prof Dr. Mahfud MD berperan aktif menjadi Jurubicara KPK dan penyebar kebohongan di publik. Posisi yang mulia dan terhormat sebagai Menkopolhukam disalah-gunakan dan tidak menjadi berkat untuk rakyat Indonesia, tapi sebaliknya menjadi wadah memproduksi hoax dan label yang merusak dan menghancurkan kredibilitas Indonesia.

Benarlah ikan biasanya mulai busuk dari kepala dan mulai membusuk seluruhnya. Jadi, hulu sungai sudah kabur, rusak, maka hilir sungai ikut kabur, rusak dan hancur.

Rusaknya bangsa ini terbukti dengan pernyataan Jurubicara KPK, Prof. Mahfud MD yang melabelkan orang-orang Papua adalah teroris.

“…pemerintah menganggap bahwa organisasi kekerasan dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masih dikategorikan sebagai teroris” (Kamis, 29 April 2021: Baca buku: Kami Bukan Bangsa Teroris: Yoman, 2021: hal. 111).

Kalau kita lihat, amati, dan menyelidiki dengan teliti tentang penangkapan Lukas Enembe Gubernur Papua pada 10 Januari 2023 dan perlakukan terhadapnya sangat tidak adil, tidak manusiawi, kejam, tidak ada nilai peradaban, dan pelanggaran berat HAM ini membuktikan operasi pemusnahan etnis Papua dari elit sampai dengan rekyat jelata yang dilakukan negara secara sistematis, terstruktur, terprogram, masif, meluas dan kolektif.

Theo van den Broek dalam catatan refleksi dengan topik Papua 2023 pada 31 Januari 2023, ada beberapa point penting dan dari antara itu, saya mengutip sebagai berikut:

“Menahan diri sampai pemberhentian segala bentuk kekerasan bersifat kontak senjata; perwujudan suatu ‘jeda kemanusiaan’ dalam arti luas.”

“Pemberhentian proses militarisasi wilayah Papua; penarikan banyak pasukan dari Papua.”

“Memulihkan kembali hak konstitusional kebebasan pengungkapan pendapat sepenuh-penuhnya.”

“Menghentikan segala bentuk stigmatisasi’; stop segala kampanye misinformasi yang menyesatkan.”
“Menciptakan ruang untuk luasnya informasi yang tepat dan benar.”

“Memberlakukan semua orang sama di depan hukum; dari ‘negara penguasaan’ di Papua, Pemerintah Indonesia perlu beralih kembali pada ‘negara hukum.”

Sebelumnya catatan kritis dari Theo van den Broek kepada Dewan Gereja Papua (WPCC) pada 15 Desember 2022 dengan topik: “IMAN UNTUK DAMA” sampaikan sebagai berikut:

“…permasalahan di Papua  menjadi semakin rumit dan makin sulit untuk diatasi. Apalagi ‘rasa aman dan damai’ makin jauh dari penghayatan kita sehari-hari…kriminalisasi itu bukan saja diarahkan pada pribadi orang, namun juga pada organisasi tertentu…”

“Selama beberapa tahun terakhir pemerintah di Indonesia menetapkan kebijakan-kebijakan secara sangat otoriter dan menolak dengan bulat segala protes masyarakat luas…”

“Masyarakat umum di Indonesia masih sangat buta akan latar belakang konflik di Papua. Segala informasi mengenai Papua diawasi ketat oleh instansi pemerintahan dan aparat. Malahan sampai ada kampanye-kampanye besar di dunia digital untuk menyebarluaskan berita-berita yang menyesatkan…sehingga kebenaran tentang Papua tidak pernah dapat diketahui secara pengkap…”

“…masyarakat Papua, secara khusus masyarakat Papua Asli merasa sangat bingung, terancam dan tidak tahu lagi ‘mereka mau dibawa ke mana’? Suaranya dibungkam, pengaruhnya dipangkas, otonominya dijadikan ‘dongeng’ saja, Tanah atau wilayahnya dibagi-bagikan…”

“…Lingkaran kekerasan makin kuat dan gaya brutal pelanggaran HAM berat makin kentara….permasalahan/konflik yang makin kompleks dan rumit… bahwa keadaan Papua sangat kritis dan bersifat darurat….”

Penguasa Indonesia dari sipil, militer dan kepolisian Indonesia berusaha dan bekerja keras untuk mengaburkan, mengalihkan, dan menghilangkan AKAR PERSOALAN Papua yang sesungguhnya  dengan membangun misinformasi yang menyesatkan rakyat Indonesia dengan mengkampanyekan topik-topik berikut:

1. Kelompok Kriminal Bersenjata/Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKB-label milik Kepolisian dan KKSB stigma milik TNI) yang melakukan kekerasan di Papua. Faktanya, sejak 19 Desember 1961 sampai sekarang bahwa aktor kekerasan di Papua adalah TNI dan Kepolisian Indonesia.

2. Akar Masalah Papua adalah KESEJAHTERAAN.

3. Segelintir Orang Papua berjuang untuk Hak Penentuan Nasib Sendiri atau Papua Barat Merdeka.

4. Ruang kebebasan berkumpul, berpendapat, demokrasi dibungkam dengan moncong senjata.

5. Papua baik-baik dan aman-aman saja atau ada pembangunan dan perubahan di Papua.

Jadi, pertanyaannya ialah aman dimana dan pembangunan dan perubahan apa?

Selamat membaca dan menikmati tulisan ini. Tuhan memberkati.

Ita Wakhu Purom,  Jumat, 3 Februari 2023

Penulis:
1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
2. Pendiri, Pengurus dan Anggota Dewan Gereja Papua (WPCC).
3. Anggota Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC).

4. Anggota Baptist World Alliance (BWA).

=========

Bagi yang tidak setuju dengan karya ini, silahkan kontak:

HP:08124888458;
WA: 08128888712