KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo Siapkan 1.800 Anggota Brimob, Jemput Paksa LE Gubernur Papua?
Jayapura, papuaspiritnews.com-Gembala DR. A.G. Socratez Yoman mengatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak perlu siapkan 1.800 orang anggota Brimob untuk jemput paksa Lukas Enembe Gubernur Papua.
“Bagi kami, itu tidak perlu, cukup kirim 1 atau 2 orang kepercayaan Kapolri untuk melihat kondisi kesehatan Lukas Enembe secara dekat.
“Demi kemanusiaan, hak kesehatan Lukas Enembe Gubernur Papua harus menjadi prioritas KPK & Kepolisian.
Saya tahu, Kapolri ada mengutus orang kepercayaan untuk melihat situasi Papua, orang ini masih berada di Papua, orang ini bisa diantar oleh Kapolda Papua untuk melihat Lukas Enembe Gubernur Papua secara dekat di keadiamannya di Koya dengan mata hati kemanusiaan.”ujar Socratez S Yoman dalam pres rilis yang diterima papuaspiritnews.com Sabtu, (1/10/2022).
Dikatakannya, sangat menyedihkan dan juga memalukan Negara yang memiliki falsafah Pancasila, yaitu Sila kedua: “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” ini, seakan-akan Negara ini dibangun dengan teror publik dan tekanan- tekanan kekuatan militer dan kepolisian dalam menghadapi seorang gubernur yang benar-benar berada dalam keadaan sakit.
“Seharusnya, kalau kita memiliki hati kemanusiaan, kesakitan yang dialami Lukas Enembe harus menjadi kepeduliaan dan perhatian kita bersama sebagai sesama manusia supaya Gubernur Papua ini segera sembuh, pulih, sehat dan kuat dan berikan keterangan kepada KPK setelah sehat”,pintanya.
Tetapi, yang terjadi kata Socratez S Yoman adalah narasi-narasi dan pernyataan- pernyataan yang vulgar (kasar, tidak etis, tidak menggunakan standar moral dan intimidatif dan teror publik) terhadap seorang manusia yang benar-benar berada dalam keadaan sakit.
Pembatasan atau pelarangan imigrasi untuk Lukas Enembe berobat ke luar negeri atau ke Singapura, penyataan Lukas Enembe tidak mampu dan diminta mundur dan juga akan dikerahkan TNI dan narasi-narasi lain yang tidak bersahabat ini menunjukkan bahwa bangsa ini sedang berada dalam krisis moral kebangsaan dan ini kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat untuk hak kesehatan Lukas Enembe Gubernur Papua.
Dimana, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri menyiapkan 1.800 personel di Papua untuk membantu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjemput paksa Gubernur Papua Lukas Enembe.
“Kami sudah menyiapkan 1.800 personel di Papua. Dan kami siap untuk mem-backup apabila dibutuhkan KPK,” kata Kapolri Listyo di Mabes Polri, Jumat, 30 September 2022.
Saya tidak setuju, narasi di publik bahwa Lukas Enembe mangkir atau tidak datang memenuhi panggilan kedua dari KPK. Ini narasi yang tidak bertanggungjawab, tidak manusiawi, tidak beradab dan sangat menyesatkan publik atau rakyat Indonesia dan Papua”,tegasnya.
Perlu diketahui rakyat Indonesia dan Papua bahwa pada 26 September 2022 jam 15:00 saya berkunjung bapak Lukas Enembe gubernur Papua di keadiaman di Koya Timur. Saya minta pamit masyarakat yang ada di pintu pagar dan saya masuk ke kediaman gubernur Papua.
“Saya pertemuan dengan bapak Lukas Enembe gubernur Papua. Saya melihat bahwa bapak Lukas Enembe benar-benar dalam proses pemulihan. Artinya berbicara pelan-pelan dan putus-putus.
Bapak Lukas Enembe gubernur Papua sampaikan kepada saya dari mulut beliau sendiri.
“Pak Yoman, saya siap memenuhi panggilan KPK, tapi pak Yoman lihat, suara saya belum normal ini, putus-putus, pelan-pelan dan kaki saya juga lemah. Saya benar-benar sakit. Pada saat saya sehat dan kuat pasti saya memberikan keterangan kepada KPK.”tiru Socratez S Yoman.
Dikatakan Socratez S Yoman yang juga Anggota Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC) bahwa dirinya memang bukan tenaga medis. Tapi sebagai teman mempunyai tanggungjawab moral, keprihatinan dan ada kepeduliaan untuk mengunjungi untuk memberikan kekuatan dan semangat supaya segera sembuh, pulih dan kuat.
Kalau KPK memaksakan untuk menjemput bapak Lukas Enembe gubernur Papua, berarti itu bertentangan dengan nilai Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab.
“Saya usul, supaya kuasa hukum dan dokter pribadi dan dokter dari KPK datang melihat keadaan dan kesehatan bapak Lukas Enembe di kediaman dan membuat rekomendasi kepada KPK. Harkat dan martabat serta hak pelayanan kesehatan bapak Lukas Enembe harus menjadi kepedulian dan perhatian kita semua. Apakah ini pembiaran Negara terhadap Lukas Enembe Gubernur Papua supaya kesehatan semakin memburuk? “,tandas Socratez S Yoman. (ES)