Lima Syarat Tuntutan Mendesak yang Harus Dibuat Oleh Egianus Kogeya dalam Proses Pembebasan Pilot Philip Mark Mehrtens
Bebaskan Pilot Philip Mark Mehrtens
Oleh Gembala DR. A.G. Socrates Yoman
Yang jelas dan pasti, penyelesaian persoalan konflik Papua Barat sudah menjadi perhatian Negara-negara merdeka atau dibahas di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di Afrika Karabia Pasifik (ACP), Forum Negara-Negara Kepulaun Pasifik (PIF), dan Melanesian Spearheads Group (MSG). Bahkan Vanuatu, Fiji, Kanaki sudah menyatakan keanggotaan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam keluarga besar MSG.
Yang lebih penting lagi, wilayah yang tidak bisa diintervensi atau disentuh oleh penguasa pemerintah Indonesia, yaitu Gereja-gereja dan masyarakat adat di Pasifik menyatakan dukungan penuh Penentuan Nasib Sendiri Rakyat dan Bangsa Papua Barat.
Dukungan Kemerdekaan rakyat dan bangsa Papua Barat terbukti dengan pernyataan Sekretaris Konferensi Gereja-Gereja Pasifik (PCC) Pendeta Dr. James Bhagwan pada Sabtu, 18 Februari 2023.
“Kami menegaskan kembali dukungan kami untuk penentuan nasib sendiri rakyat West Papua dan keinginan mereka untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusis. ULMWP harus dikonsultasikan oleh pemerintah, PBB dan Uni Eropa tentang masalah Papua Barat sebagai perwakilan rakyat Papua Barat yang diakui.”
Jadi, Egianus Kogeya dan pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) perlu tahu bahwa perjuangan untuk penyelesaian konflik kekerasan Negara di Papua Barat yang berlangsung lama sudah dibicarakan terbuka dan tidak rahasia dan sembunyi-sembunyi.
Melalui tulisan ini, saya sebagai salah satu pemimpin gereja di Tanah Papua Barat, saya mengusulkan lima syarat penting dan mendesak, yaitu:
1. Egianus Kogeya dari pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) menyatakan mendukung 83 Negara dan mendesak Pemerintah Indonesia mengijinkan Kunjungan Komisionaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa ke Papua Barat.
2. Egianus Kogoye dari pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mendesak Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo untuk duduk satu meja secara bermartabat dengan Presiden Sementara Rakyat dan bangsa Papua Barat dan Ketua ULMWP Tuan Benny Wenda.
3. Egiangus Kogeya dari pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) meminta dan mendesak Presiden Republik Indonesia menarik seluruh pasukan Non Organik dari Tanah Papua Barat, lebih khusus dari wilayah Nduga.
4. Egiangus Kogeya dari pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sendiri secara langsung menyerahkan PILOT CAPT PHILIP MARK MEHRTENS kepada Pemerintah New Zealand melalui Duta Besar New Zealand untuk Indonesia di Jakarta di Nduga.
5. Egiangus Kogeya dari pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) meminta dan mendesak Presiden Republik Indonesia menyelesaikan empat pokok akar konflik yang dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI: sekarang Badan Riset Integrasi Nasional-BRIN) yang tertuang dalam buku Papua Road Map: Negociating the Past, Improving the Present and Securing the Future (2008), yaitu:
1) Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia;
(2) Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian;
(3) Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri;
(4) Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.
Egianus Kogeya perlu ingat, Rakyat dan bangsa Papua Barat sudah dibohongi oleh Indonesia dengan Perjanjian JEDA KEMANUSIAAN di Genewa, 15 Juni 2022 yang menutup pintu Kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB ke Papua yang didesak oleh 84 Negara. Sekarang ini, saatnya Egianus Kogeya menyatakan dukungan Komisi Tinggi HAM PBB berkunjung ke Papua Barat.
Terima kasih. Tuhan memberkati Anda.
Ita Wakhu Purom, Jumat, 10 Maret 2023
Penulis: Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua; Pendiri, Pengurus dan Anggota Dewan Gereja Papua Barat (WPCC), Anggota Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC), Anggota Aliansi Baptis Dunia (BWA).
Editor : Redaksi