MBG dinilai Kebijakan Konyol, Siswa-siswi di tanah Papua Membutuhkan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatam Gratis

PAPUASPIRITNEWS.COM, SORONG-Akhir-akhir ini informasi yang menggegerkan publik di Nusantara terkait Ribuan pelajar di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Deiyai Papua Tengah dan Heram Jayapura Papua menggelar aksi demonstrasi menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin, 17 Februari 2025. Demonstrasi ini diikuti oleh pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa.

Alasan pelajar menyampaikan penolakan terhadap program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Alasannya, mereka lebih membutuhkan pendidikan dan pelayanana kesehatan gratis.

Hal itu direspon positif oleh Anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya, Willem Assem, SE bahwa kondisi di tanah Papua tidak membutuhkan makanan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah Prabowo Subianto. Karena, Papua pada umumnya memerlukan akses pendidikan gratis serta fasilitas sekolah yang layak dan layanan kesehatan yang gratis.

“Inikan kebijakan konyol alias dipaksanakan di tanah Papua, yang siswa di tanah Papua butuh itu sekolah mudah, mau berobat mudah. Karena, kebijakan Makan Bergizi Gratis tidak akan membantu. Akses pendidikan di kampung-kampung, distrik terpencil, mereka tidak bisa sekolah, sekolah ada tapi jelek, guru sering tidak ada”,ujar Willem Assem saat ditemui media ini Rabu, (19/2/2025).

Menurutnya, makan Bergizi Gratis merupakan program dari pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi kepada kelompok yang membutuhkan, dengan fokus pada anak-anak atau kelompok rentan lainnya. Program ini digulirkan mulai Januari 2025

Kata dia, sesungguhnya Sumber Daya Alam (SDA) Papua Barat dari Sorong-Merauke yang meliputi: Tambang emas di Namangkawi-Ndugu-Ndugu (Freeport) di Mimika, Gas di Bintuni, Minyak di Sorong dan masih banyak sumber lainnya mampu membiayai pendidikan gratis, pelayanan kesehatan gratis dan juga makan gizi gratis bagi anak-anak dan masyarakat penduduk asli Papua Barat.

Melihat fakta dan kekuatan sumber daya alam ini, Presiden Prabowo Subianto sebaiknya membuat satu peraturan khusus untuk bantuan keuangan dari perusahaan-perusahaan ini supaya mereka berkontribusi kepada lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan dan juga makan gizi gratis.

Politis muda dari Partai Perindo Provinsi Paoua Barat Daya ini menyarankan bila Presiden Prabowo ada niat baik untuk membangun rakyat khususnya generasi Papua setidaknya di bidang pendidikan Sumber daya guru diperbaiki dari TK-SD, SMP, SMU. Kesejahteraan dan fasilitas para guru disediakan: Gaji ditingkatkan, perumahan disediakan, kendaraan: motor, sepeda bahkan mobil disediakan.

Selain itu, di bidang Kesehatan Sumber daya tenaga medis diperbaiki. Kesejahteraan dan fasilitas para tenaga medis disediakan: Gaji ditingkatkan, perumahan disediakan, kendaraan: motor, sepeda bahkan mobil disediakan.

Begitu pun bidang ekonomi Usaha-usaha kecil Penduduk Orang Asli Papua didanai dan dibina oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Kehidupan ekonomi keluarga baik, maka gizi anak-anak juga terjamin dari keluarga, yaitu kedua orang tua, ayah dan ibu.

“Teknis pelaksanaannya tergantung dari pemerintah, makan gratis bergizi adalah proses ketergantungan dan memperlemah peran, fungsi dan tanggungjawab orang tua untuk anak-anak. Lebih baik adalah pendidikan gratis dan pelayanan kesehatan gratis”,terangnya.

Untuk itu, kebijakan MBG sebaiknya dievaluasi dan ditiadakan di tanah Papua dan diberlakukanlah subsidi anggaran untuk bebas biaya pendidikan dan kesehatan. Karena dilihat anggaran terkuras habis bagaimana dengan kebijakan infrastruktur jalan, jembatan dengan medan yang begitu sulit dan ekonomi kerakyatan yang berlum terakomodir

Ia menjelaskan, jika pemerintah benar-benar ingin memajukan kualitas kesejahteraan bangsa, jangan membuat program yang ‘pincang’, satu program dibuat maka program lainnya pun harus mendukung.

“Di tanah Papua masih dibutuhkan pemerataan. Kalau alasan pemerintah mengapa hanya makan bergizi gratis, untuk memperkecil stunting dan kekurangan gizi, maka apakah semua wilayah di Indonesia harus dapat makan bergizi gratis? Lalu apa kriteria wilayah satu dapat makan bergizi gratis dan wilayah lainnya tidak dapat? Ini harus dijelaskan”,katanya.

“Kami dari partai Perindo Provinsi Papua Barat Daya mengaku setuju dengan Inpres Efisiensi Anggaran yang diberlakukan pemerintahan Prabowo-Gibran, hanya saja lebih baik penghematan anggaran itu digunakan sepenuhnya untuk memajukan kualitas pendidikan di daerah-daerah yang tertinggal, salah satunya Papua, yang masih membutuhkan dukungan infrastruktur dan penunjang pendidikan agar lebih berkualitas”,tambahnya.

Dikatakannya pendidikan gratis di Papua menjadi lebih penting ketimbang makan bergizi gratis.”Lebih urgent pendidikan yang disediakan oleh negara, bisa diakses semua warga negara demi kepentingan jangka panjang,”ucapnya.

Ia minta kepada Presiden Prabowo Subianto, sebaiknya melanjutkan program Joko Widodo yang dinilai baik dan tepat bagi kesejahteraan masyarakat.  Aksi yang dilakukan Siswa-siswi, terlihat potongan video saat demonstrasi pelajar di Papua sempat ricuh, aparat membawa senjata dan semprot gas air mata dan seorang ASN yang menginjak siswa SMP di depan Polres Nabire hadapi anak-anak sekolah yang sangat polos hadir menyampaikan apa yang dirasakan, alami dan lihat.

“Kekerasan terhadap pelajar yang menyampaikan aspirasi secara damai merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi”,akuinya. editor: engel semunya