Penguatan Kapasitas Staf, Inspektorat PBD Gelar Bimtek

SORONG, PAPUASPIRITNEWS.com-Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan pelaporan pengawasan serta peningkatan capaian MCP Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024
Bimtek tersebut dibuka oleh Penjabat Sekda Papua Barat Daya, Jhoni Way, S.Hut, M.Si yang dihadiri Inspektorat Jenderal Kemendagri, Wiratmoko dan Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya, Nikolas Asmuruf, SE bersama staf di Hotel Belagri Selasa, (14/8).
Penjabat Sekda, Jhoni Way saat diwawancarai mengharapkan Bimtek yang digelar bisa berjalan dengan baik dan hasilkan tim auditor terutama mengisi inspektur pembantu (Isban) nanti.
“Kita juga manfatkan tim asistensi dari Inspektorat Kemendagri yang hadir mendampingi kita selama dua hari kegiatan ini dengan baik.
Aparatur Sipil Negara atau ASN yang bekerja itu ada standar diukur dari kinerjannya kalau tidak jadi pegawai yang biasa-biasa saja”,ujar Jhoni Way.
Jhoni Way meminta Pegawai yang bekerja di Inspektorat tidak boleh pindah ke OPD yang lain. Bekerja di inspektorat sampai pensiun. Artinya sebagai pegawai inspektorat agar mengikuti semua jenjang atau level sehingga menjadi seorang auditor yang baik dan profesional.
Ditegaskannya inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berperan menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi.
“Titik berat pelaksanaan tugas “pengawasan dan pemeriksaan” adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang”,tegas Way.
Selain itu, Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya, Nikolas Asmuruf, SE mengatakan hari ini digelar Bimtek penguatan APIP bagi pegawai di Inspektorat pada hari ini Rabu, (14/8) sedangkan besok Kamis, (15/8) digelarnya peningkatan capaian Monitoring Center for Prevention monitoring bagi petugas admin MCP Provinsi Papua Barat Daya untuk delapan area adalah program kolaborasi yang bertujuan untuk mendorong optimalisasi upaya pencegahan korupsi agar tercipta tata kelola pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi.
“Kita sementara ini targetkan MCP di provinsi Papua Barat Daya capai 40 sampai 50 persen. Kalau nilai MCP-nya tinggi berarti capaian kinerja pemerintahan saat ini baik. Ketika dibawah 40 berarti kinerja kurang”,terang Nikolas. [es]