Tiga Agenda Politik Rakyat Dan Bangsa Papua Barat Untuk Dikawal Oleh Kita Bersama

Catatan Penting:
Tiga Agenda Politik Rakyat Dan Bangsa Papua Barat Untuk Dikawal Oleh Kita Bersama
“ULMWP tidak mengurus dialog. ULMWP mengawal tiga agenda penting rakyat dan bangsa Papua Barat. ULMWP bertugas menekan Indonesia supaya Komisioner Tinggi HAM PBB diijinkan berkunjung ke Papua Barat sesuai dengan tekanan 84 Negara anggota PBB”.
Oleh Gembala Dr. Ambirek G. Socratez Yoman
Seluruh rakyat dan bangsa Papua Barat dari Sorong-Merauke atau Samarai mempunyai tanggungjawab dan kewajiban untuk mengawal dan mendukung tiga agenda pokok dalam proses perjuangan rakyat dan bangsa Papua Barat untuk meraih pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan 1 Desember 1961 dari Indonesia dan komunitas Internasional.
Tiga agenda besar dan penting sebagai berikut:
1. Keanggotaan penuh Papua Barat (West Papua) yang belum diterima dalam MSG yang berlangsung pada KTT 22Â MSG pada 23-24 Agustus 2023 di Vanuatu. Sementara ini West Papua melalui ULMWP belum diterima dan West Papua melalui ULMWP masih tetap berstatus Observer, maka perlu diperjuangkan lagi supaya ULMWP untuk menjadi keanggotaan penuh MSG dalam KTT 23 MSG di Fiji.
2. Kunjungan Komisioner Tinggi HAM PBB ke Papua Barat sesuai dengan dukungan 84 Negara, termasuk di dalamnya PIF dan ACP. Seluruh rakyat dan bangsa Papua Barat bersama ULMWP mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengijinkan Komisioner Tinggi HAM PBB mengunjungi Papua Barat.
Kunjungan Komisioner Tinggi HAM PBB adalah suatu keharusan dan kebutuhan mendesak sesuai dengan permintaan 84 Negara mereka. Agenda nomor 2 ini tidak bisa digadaikan atau ditutup jalan dengan istilah dialog. Karena, dialog itu harus terjadi setelah kunjungan KomisionerTinggi HAM PBB
3. Mendorong resolusi PBB untuk melihat situasi Papua Barat dalam penilaian PBB dan resolusi itu akan disponsori oleh tiga atau 5 negara merdeka dan diajukan kepada Sidang Umum PBB untuk diperdebatkan.
Dalam situasi ini, penguasa Indonesia akan bekerja keras dan sekuat tenaga untuk membendung dan menghalangi semua usaha dari tiga agenda ini.
Ingat! Catatan sangat penting ialah Perjuangan bakyat dan bangsa Papua Barat yang menuntut untuk pengakuan kemerdekaan 1 Desember 1961 ada ditangan rakyat dan bangsa Papua Barat dan ULMWP menjadi penghubung suara rakyat dan bangsa Papua Barat kepada bangsa-bangsa merdeka termasuk Indonesia.
Saya mau sampaikan lima catatan penting kepada Ketua ULMWP sebagai berikut:
(1) Ketua ULMWP tidak mengurus dialog.
(2) Ketua ULMWP mengurus, mengawal dan bertanggungjawab tiga agenda penting yang telah disebutkan.
(3) Ketua ULMWP bertugas dan bertanggungjawab menekan penguasa pemerintah Indonesia, supaya Komisioner Tinggi HAM PBB diijinkan berkunjung ke Papua Barat sesuai dengan tekanan 84 Negara anggota PBB.
(4) Ketua ULMWP harus mempunyai daya tawar dan daya tekan kepada penguasa Indonesia, supaya Indonesia dapat menunjuk Special Envoy untuk negosiasi dengan Ketua ULMWP. Karena itu, Ketua ULMWP harus berdiri dan mengawal ULMWP sebagai wadah politik profesional dan independen.
(5) Wadah ULMWP tidak boleh bernasib seperti Presidium Dewan Papua (PDP) yang gagal total walaupun legitimasi kuat dari Kongres II Nasional, Kongres yang sah pada 26 Mei s/d 4 Juni 2000.
Mari, kita dukung ULMWP. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Ita Wakhu Purom, 11 September 2023
Penulis: Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua, Pendiri, Pengurus dan Anggota Dewan Gereja Papua (WPCC), Anggota Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC) dan Anggota Baptist World Alliance (BWA).
Kontak: 08124888458/08128888712
Editor: Redaksi