Warga Kampung Kocuas dan Kocuas Utara Demo di Halaman Kantor DPRD Maybrat, Minta Usut Tuntas Pelaku Pembakaran 14 Rumah Tahun 2011.
MAYBRAT PAPUASPIRITNEWS.com- Ratusan warga di kampung Kocuas dan Kocuas Utara Distrik Aifat Maybrat Papua Barat Daya melakukan aksi demo di halaman kantor DPRD Maybrat meminta kepada Kaporles Maybrat agar segera mengusut tuntas pelaku pembakaran 14 rumah milik warga di kampung kocuas dan kocuas utara pada tahun 2011.
“Kami minta aparat keamanan Polres Maybrat segera mengusut dan menangkap pelaku pembakaran 14 rumah warga pada tahun 2011. Warga kocuas dan kocuas utara pindah ke lokasi baru berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Maybrat No 13 tahun 2019”,ujar Lukas Basna di Halaman kantor DPRD Maybrat di Vaitmayaf Senin, (6/3/2023)
Dalam aksi dengan tuntutan empat poin yang di sampaikan langsung oleh Lukas Basna kordinator aksi adalah, dalam rangka Kunjungan Kerja (KUNKER) PJ Bupati Maybrat, Dr. Benhard Rondonuwu pada pekan lalu di kampung kocuas lama, harus juga berkunjung ke kampung kocuas yang baru.
“Informasi yang kami dengar bahwa tatap muka bupati dan warga, saudara Zakarias Kocu mengungkapkan bahwa penduduk kampung kocuas, kopa hanya empat kepala keluarga, itu tidak benar”,tegas Basna.
Lanjut dia, saudara ZK juga membeberkan penggunaan anggaran kampung kocuas tidak diperuntukan pada program yang dimusyawarahkan.
“Kami tidak terima intervensi dan manuver kepentingan dari saudara Z.K ke kampung kocuas, bukan dirinya bagian dari kampung kocuas”,tutup Basna.
Merespon aksi demo tersebut Ketua, Ferdinando Solosa didampingi sejumlah anggota DPRD mengatakan penyerahan aspirasi ini pimpinan dan anggota dewan hari ini juga membahas aktifitas internal dalam lembaga dewan maupun, evaluasi secara umum terkait proses penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten maybrat.
“Kami dewan hari ini juga membahas dan mengevaluasi kinerja internal dewan dan penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten maybrat, termasuk pergantian kepala kampung yang mana berpotensi mengganggu kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kantibmas), yang mengganggu persekutuan warga masyarakat, jemat atau gereja”,terang Ferdinando.
Semua persoalan yang terjadi kata Ferdinando dewan akan membahas dan menyurati ke Bupati dan jajaran eksekutif lainnya untuk memperjelaskan situasi yang sekarang ini terjadi di lingkup pemerintah kabupaten maybrat.
“Kami selaku wakil rakyat berharap stabilitas keamanan kami tidak mau ada pemangku kepentingan atau elite-elite politik yang mengorbankan rakyat”,pintanya.
Dikatakannya lembaga legeslatif akan siap untuk mendorong berlangsunya pemelihan kepala kampung serentak di kabupaten Maybrat, supaya jangan ada nota dinas diatas nota dinas akan membuat kehancuran rakyat, dan kita akan menjaga kantibmas bersama dari tingkat kampung, distrik sampaik tingkat kabupaten untuk persiapan pilek maupun pilkada serentak tahun 2024. (Zibat/ES)